PRIMKOPTI (Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia) Jakarta Pusat

PRIMKOPTI merupakan sebuah perkumpulan koperasi yang merupakan wadah satu-satunya untuk menghimpun dan menggerakkan daya kreasi dan potensi serta membina produsen pengolah bahan makanan dari kedelai yang terdiri dari pengrajin tempe, tahu dan makanan sejenisnya yang berada di wilayah Jakarta Pusat yang terdiri dari 699 anggota. PRIMKOPTI hanya mempunyai susunan organisasi tingkat primer yang dikembangkan dari ide dan kebulatan tekad produsen/ pengrajin tempe tahu pada tanggal 11 Maret 1979 yang juga ditetapkan sebagai hari lahir PRIMKOPTI.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Nama koperasi: PRIMER KOPERASI PRODUSEN TEMPE TAHU INDONESIA JAKARTA PUSAT, yang disingkat PRIMKOPTI JAKARTA PUSAT. Koperasi tersebut didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1979. Badan Hukum Nomor : 1303/BH/I tanggal 6 September 1979.

PRIMKOPTI berkedudukan di     : Jakarta

Kelurahan                                           : Serdang

Kecamatan                                         : Kemayoran

Kotamadya                                         : Jakarta Pusat

Daerah khusus Ibukota Jakarta Raya.

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

• Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

• Koperasi berazaskan kekeluargaan dan gotong royong bersifat bantu- membantu berdasarkan keadilan sosial dan solidaritas.

• Azas PRIMKOPTI tersebut merupakan dasar untuk menciptakan sistim kerja organisasi, usaha penyusunan permodalan dan menyelesaikan masalah- masalah yang timbul dalam PRIMKOPTI.

• Koperasi berusaha mewujudkan dan mengembangkan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

IDENTITAS 

PRIMKOPTI karena lahirnya, cita-cita sifat keanggotaan dan sisitem pengorganisasiannya, mempunyai identitas tersendiri yang mewarnai pola pembinaan dan pengembangan yaitu:

• Tata Moral

PRIMKOPTI berlandaskan pancasila yang mengutamakan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, solidaritas serta pengabdian kepada kepentingan anggota dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan guna menunjang pembangunan ekonomi nasional.

• Tata Kepercayaan

Setiap anggota PRIMKOPTI berkeyakinan bahwa PRIMKOPTI sebagai wahana peningkatan dan pemerataan kesejahteraan lahir dan batin.

• Tata Produksi

PRIMKOPTI sebagai koperasi produsen yang mengutamakan peningkatan/ pengembangan anggota pengrajin dan hasil produksi.

• Tata Spesialisasi

PRIMKOPTI khusus beranggotakan produsen/ pengrajin yang menggunakan bahan baku utama kacang kedelai.

• Tata Laksana

PRIMKOPTI merupakan wadah usaha yang diatur dengan pola dan sistem managemen terbuka dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

MOTTO

Solidaritas dan Loyalitas koperasi adalah solidaritas dan loyalitas PRIMKOPTI, solidaritas dan loyalitas PRIMKOPTI adalah solidaritas dan loyalitas terhadap negara.

FUNGSI, PERAN, TUJUAN DAN USAHA

PRIMKOPTI berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

PRIMKOPTI berperan:

•           Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

•         Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya.

•        Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berlandaskan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

PRIMKOPTI bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun ketahanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam usaha mencapai tujuannya, maka PRIMKOPTI sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 3 ayat (4) membentuk usaha yang meliputi:

• Bidang  Organisasi/Idi’il.

1. Memantapkan wadah PRIMKOPTI sebagai satu-satunya lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan para produsen/pengrajin yang menggunakan bahan baku kacang kedelai, dikalangan anggota dan masyarakat.

2. Menambah dan mempertinggi tingkat kesadaran pengetahuan dan keterampilan anggota-anggota dan pelaksana- pelaksana PRIMKOPTI tentang perkoperasian dan administrasi.

• Kegiatan Usaha dan Keuangan

1. Mengadakan dan menyalurkan bahan baku dan bahan produksi bagi anggota.

2. Mengadakan dan menyalurkan bahan pembantu dan bahan penolong produksi bagi anggota.

3. Mengadakan dan menyalurkan sarana produksi bagi anggota.

4. Mengadakan usaha pertanian dan peternakan.

5. Menyelenggarakan promosi/pesanan hasil produksi anggota.

6. Menyelenggarakan simpan pinjam.

7. Membantu memasarkan hasil produksi anggota.

8. Mengadakan barang-barang primer dan sekunder bagi anggota dan masyarakat.

9. Perdagangan umum.

10. Menyalurkan bahan baku minyak.

11. Usaha ekspor-impor.

12. Usaha investasi.

13. Melaksanakan diversifikasi produksi.

14. Pengolahan limbah produksi anggota.

15. Menjalin kerja sama dengan antar koperasi, BUMN maupun swasta atau pihak lainnya yang saling menguntungkan baik dalam kegiatan maupun permodalan.

16. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

17. Menyelenggarakan usaha jasa

      a. Jasa travel (biro perjalanan)

      b.  Biro jasa pengurusan surat-surat

      c.  Jasa perbengkelan

      d. Jasa penyewaan alat-alat pesta

      e.   Jasa boga dan perhotelan/peristirahatan

      f.   Jasa fotocopy dan percetakan

      g.  Jasa konstruksi

      h.  Jasa telekomunikasi 
            i. Poliklinik dan apotik

      j.  Pengadaan perumahan bagi anggota

DOKUMENTASI

dari kanan: Desty Trisnayannis, Laily Ardiyani   dari Kiri: Diana Anggraini, Suldarsem dan Bpk.Slamet Hanafi (ketua PRIMKOPTI Jakarta Pusat) 

ARTIKEL PRIMKOPTI

Dapatkah pemerintah berbuat seperti yang dilakukan Rustono yang berada di Negara Matahari Terbit?

Menurut penuturan para pengrajin tahu tempe, mereka begitu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kacang kedelai, karena untuk bahan baku ini pemerintah terpaksa mendatangkannya dari negara lain. “untuk kebutuhan dalam negeri saja pemeritah belum sanggup memenuhinya.” Melalui media ini mereka berharap pemerintah segera turun tangan dengan ikut secara intensif untuk pengembangan produk ini. Dan dapat memberikan solusi agar kita dapat berjaya dengan tempetahu yang jelas-jelas trade merk kita sendiri.

                Untunglah makanan tempe tahu ini mendapat perhatian yang serius dari anak bangsa yang dilahirkan di sebuah kota kecil Grobogan Jawa Tengah bernama Rustono, alumnus Akademi Perhotelan Sahid (tahun 1987) yang bertempat tinggal di Katsuragawasakashitacho, Shiga, Jepang yang begitu peduli terhadap produk ini, bahkan dirinya mendapat julukan The King of Tempe oleh rekan-rekan sejawatnya.

                Bahkan di negeri matahari terbit ini sudah banyak buku yang mengupas tentang tempe. Diantaranya yang terkenal adalah the Book of Tempeh, tulisan Wiliam Shurtleft dan Akiko Aoujaga. Buku besar ini lengkap dengan uraian dan ilustrasi menarik tentang pembuatan dan manfaat tempe dengan latar belakang budaya Indonesia, terutama Jawa. Ada juga buku terbitan Asosiasi Tempe di Jepang yang dikelola para professor dan ahli gizi. Asosiasi ini mengadakan penelitian dan setiap tahun mengadakan seminar tentang tempe. Salah satu kajian adalah kandungan gizi tempe tak kalah penting dari daging sapi.

                Berbagai restoran vegetarian di jepang banyak menyajikan olahan tempe dengan berbagai bentuk olahan Jepang, seperti misoshiru tempe dan tempura tempe. Yang paling terkenal adalah burger tempe. Mereka memperkenalkan tempe dengan semboyan “makanan enak belum tentu menyehatkan, makanan tidak enak dan menyehatkan. Tetapi, makanan enak dan menyehatkan adalah tempe”. Terberitakan pula sebuah perusahaan kosmetik memproduksi bahan kecantikan dengan jamur hasil fermentasi tempe ke dalam kapsul yang konon bisa menghaluskan kulit.

Pengurus Koperasi Primer Tempe Tahu Indonesia Jakarta Pusat menerima kunjungan Kedutaan Besar Australia untuk penjajakan uji coba "kacang lupin"

                Soal hak  paten pun jadi pergunjingan di negara kita bahwa tempe di klaim Jepang. Rustono menjelaskan, “ah itu kesalahpahaman. Bagaimana kita mematenkan yang semua orang sampai di Amerika pun tahu kalau tempe adalah makanan Indonesia. Apakah Jepang juga mematenkan sashimi atau sushi?.. mereka hanya mematenkan olahan burgernya, bukan tempenya. Ujarnya,seperti yang dilansir dari wawancaranya dengan GM Sudarta, wartawan kompas yang bermukim di Kyoto yang dimuat di kompas minggu edisi (21/02/2010).

             Tampaknya kepedulian Rustono dapat kita acungi jempol, bagaimana tidak? Karena dengan kepeduliannya terhadap tempe cukup mendapat perhatian dari pemerintah Jepang. Dan seharusnya pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kepedulian Rustono ini. Selain itu berbagai kalangan juga berharap pemerintah juga turut memperhatikan pengrajin tempe tahu yang bergabung di dalam paguyuban Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI), seperti salah satunya yang berada di wilayah Jakarta Pusat pimpinan H. Slamet ini.

Kini, dalam pengembangan peningkatan produksi tempe, PRIMKOPTI Jakarta Pusat bekerja sama dengan pihak Western Australia Trade Office untuk pembuatan atau produksi tempe dengan bahan baku kacang lupin dan kacang kedelai atas kesepakatan LIPI, Curti University dan The Grain Foods Cooperatative Research Centre. Yang mana kacang lupin dari Australia mempunyai nutrisi yang lebih baik serta kandungan gizi dan sumber vitamin sama dengan kacang kedelai, berguna untuk pembentukan sel darah merah. Tempe dengan bahan baku kacang lupin dan kacang kedelai merupakan salah satu hasil fermentasi yang pertama kali diproduksi untuk tempe di Indonesia.

Sumber: artikel milik PRIMKOPTI

LAPORAN KEUANGAN SERTA SHU PRIMKOPTI

Sejarah Koperasi Di Indonesia

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. 

De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI)  semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.

politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus.Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#Sejarah_koperasi_di_Indonesia

Penjelasan Tentang Koperasi

A.Pengertian Koperasi

Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak

yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris: co-operation, cooperative,

atau bahasa Latin: coopere, atau dalam bahasa Belanda: cooperatie, cooperatieve,

yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama

atau yang bersifat kerja sama.

Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal

dengan ejaan kooperasi (dengan dua 'o'), tetapi selanjutnya berdasarkan Undangundang

Nomor 79 Tahun 1958 kala kooperasi telah diubah menjadi koperasi (dengan

satu o), demikian seterusnya hingga sampai sekarang.

B. Ide Dasar Koperasi

Dalam pengertian yang amat umum, ide adalah suatu cita-cita yang ingin

dicapai. Cita-cita berkoperasi juga tumbuh dan berkembang dari berbagai ide yang

melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri

berwujud sebagai koperasi. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian

melebur ke dalam prinsip-prinsip, asasasas,

atau sendi-sendi dasar koperasi.

Dunia perkoperasian mencatat nama seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia,

Ivan Emelianoft (1860-1900), yang melarikan diri ke Amerika, kemudian membuat

disertasi doktornya berjudul : “Economic Theory Of Cooperation". Buku ini kemudian

menjadi buku teori koperasi yang terkenal. Demikian juga Paul Lambert, seorang aktivis

koperasi di Eropa, dalam bukunya yang terkenal: “Studies On The Social Phylosophy

Of Cooperation ", telah mengupas tentang ide dasar falsafah koperasi yang berangkat

dari nilai-nilai kerja sama.

Kerja sama (cooperation), memang bukan hal yang baru. Bahkan secara

universal, mungkin sama panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Sangat

mustahil seseorang dapat hidup sendiri. Bergaul, bersosialisasi dan ber homo homini

socius adalah naluri setiap manusia. Sebagai anggota masyarakat, seseorang tentu

memiliki naluri untuk bekerja sama dan tolong menolong.

Di berbagai belahan dunia akan dengan mudah dapat ditemukan bentuk-bentuk

kerja sama yang bersifat "gemeinschaft" atau semacam paguyuban. Antara lain

misalnya: perkumpulan tolong menolong, perkumpulan yang mengurus acara

perkawinan, perkumpulan yang mengurus pembuatan rumah secara bersama-sama,

perkumpulan yang mengurus acara kematian, perkumpulan persaudaraan dan

sebagainya, yang pada umumnya diikat kuat oleh semangat solid yang tinggi.

Secara Teoritik

Beberapa ide yang melandasi lahirnya prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah

solidaritas, demokrasi, kemerdekaan, alturisme (sikap memperhatikan kepentingan

orang lain selain kepentingan diri sendiri), keadilan, keadaan perekonomian negara dan

peningkatan kesejahteraan (Ima Suwandi, 1980).

C. Definisi Koperasi

Ada beberapa ilmuwan seperti Margareth Digby, seorang praktisi sekaligus kritikus

koperasi berkebangsaan Inggris, dalam buku "The World Cooperative Movement", juga

Dr. C.R. Fay, dalam buku "Cooperative at Home and Abroad", Dr.G. Mladenant,

ilmuwan asal Perancis, dalam buku "L 'Histoire des Doctrines Cooperatives", kemudian

H.E. Erdman, dalam buku "Passing Of Monopoly As An Aim Of Cooperative", Frank

Robotka, dalam buku "A Theory Of Cooperative", Calvert, dalam buku "The Law and

Principles of Cooperation", Drs. A. Chaniago dalam buku "Perkoperasian Indonesia",

dan masih banyak lagi, masing-masing telah memaparkan pemikirannya tentang apa

yang dimaksud dengan koperasi dan membuat definisi sendiri-sendiri. Demikian juga, di

dalam Setiap Undang-Undang Koperasi yang pernah berlaku juga senantiasa

merumuskan tentang makna koperasi.

Calvert, misalnya, memberi definisi tentang koperasi sebagai organisasi orang-orang

yang hasratnya dilakukan sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai

tujuan ekonomi masing-masing.

Drs. A. Chaniago memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan

keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan

usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Organisasi Buruh Sedunia (Intemational Labor Organization/ILO), dalam

resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, membuat batasan mengenai ciriciri

utama koperasi yaitu:

(1) Merupakan perkumpulan orang-orang;

(2) Yang secara sukarela bergabung bersama;

(3) Untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama;

(4) Melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis dan;

(5) Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian resiko dan

manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktifberpartisipasi.

"Cooperative is an association of persons, usually of limited man, who have

voluntary jointed together, to achieve a common economic end through the formation of

a demokratically controlled business organization, making equitable contribution to the

capital required and accepts a fair share of the risks and benefits of the undertaking"

Selanjutnya dalam pemyataan tentang jatidiri koperasi yang dikeluarkan oleh

Aliansi Koperasi Sedunia (Intemational Cooperatives Alliance/ICA), pada kongres ICA

di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, yang mencakup rumusan-rumusan

tentang definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan Prinsip-prinsip Koperasi, koperasi

didefinisikan sebagai "Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara

sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan

budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara

demokratis" (berdasarkan terjemahan yang dibuat oleh Lembaga Studi Pengembangan

Perkoperasian Indonesia (LSP2I).

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang

menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan

kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melaui

pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis;

b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk

menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan

kebutuhan dan kepentingan ekonomi;

c. Koperasi adalah perusahaan yang hams memberi pelayanan ekonomi kepada

anggota;

Sedangkan pengertian mengenai koperasi dalam uraian ini adalah koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

1992 Tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai "Badan Usaha

yang beranggotakan orangseorang

atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan asas kekeluargaan.

D. Nilai-Nilai Koperasi

Dalam pernyataan Aliansi Koperasi Sedunia, tahun 1995, tentang Jatidiri

koperasi, Nilai-nilai Koperasi dirumuskan sebagai berikut:

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai

a. Nilai-nilai organisasi

(1) Menolong diri sendiri

(2) Tanggungjawab sendiri

(3) Demokratis

(4) Persamaan

(5) Keadilan

(6) Kesetiakawanan

b. Nilai-nilai etis

(1) Kejujuran

(2) Tanggung jawab sosial

(3) Kepedulian terhadap orang lain.

E. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (sering juga disebut sebagai asas-asas atau sendi-sendi

dasar koperasi), adalah garis-garis penuntun atau pemandu yang digunakan oleh

koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.

1. Prinsip-prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi

koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus merupakan

ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan

non koperasi.

2. Prinsip-prinsip Koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh Koperasi

Rochdale tahun 1844, sebenamya adalah rumusan yang disepakati oleh seluruh

anggota tentang cara-cara bekerja bagi suatu koperasi konsumsi (D.Danoewikarsa,

1977) yaitu:

a. Menjual barang yang mumi, tidak dipalsukan, dan dengan timbangan yang

benar;

b. Menjual dengan tunai;

c. Menjual dengan harga umum (pasar);

d. Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian anggota dari koperasi;

e. Satu suara bagi seorang anggota;

f. Tidak membeda-bedakan aliran dan agamaanggota.

3. Sedangkan menurut catalan Revrisond Baswir, masih ditambah lagi dengan 3 (tiga)

unsur yaitu :

a. Pembatasan bunga alas modal;

b. Keanggotaan bersifat sukarela; dan

c. Semua anggota menyumbang dalam permodalan.

(Revrisond Baswir, 1997).

4. Sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa bentuk asli, prinsip-prinsip

koperasi Rochdaletahun 1844, adalah seperti yang dikemukakan oleh Prof. Coole,

dalam buku "A Century Of Cooperative", yaitu ada 8 (deIapan) hal (E.D.Damanik,

1980), masing-masing adalah:

a. Pengelolaan yang demokratis (Democratic Control);

b. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (Open membership);

c. Pembatasan bunga alas modal (fix or limited interest on capital);

d. Pembagian sisa basil usaha kepada anggota sesuai dengan transaksinya

kepada koperasi (Distribution of surplus in dividend to members in propotion to

their purchase);

e. Transaksi usaha dilakukan secara tunai (Trading strictly on a cash basis);

f. Menjual barang-barang yang murni dan tidak dipalsukan (Selling only pure and

unadultered goods);

g. Menyelenggarakan pendidikan tentang prinsip-prinsip dan koperasi kepada

anggota, pengurus, pengawas dan pegawai koperasi (Providing for the education

of the members, the board and the staff);

h. Netral di bidang politik dan agama (Political and religious neutrality).

5. Koperasi Kredit model Raiffeisen tahun 1860, juga memiliki prinsip-prinsip atau

asas-asas (D.Danoewikarsa, 1977), yaitu:

a. Keanggotaan terbuka bagi siapa saja;

b. Perlu ikut sertanya orang kecil, terutama petani kecil atas dasar saling

mempercayai;

c. Seorang anggota mempunyai hak suara satu;

d. Tidak ada pemberian jasa modal;

e. Tidak ada pembagian keuntungan, sisa hasil usaha masuk ke dalam cadangan.

Sejak semula, penerapan prinsip-prinsip koperasi adalah disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing koperasi di suatu negara, sehingga pada saat itu, prinsip

koperasi memiliki banyak ragam.

Prof. Henzler, dari Jerman (Drs. Hendrojogi, 1997), membagi asas koperasi

menjadi dua hal, yaitu asas yang struktural dan asas yang fungsional.

Democratic control, termasuk asas struktural. Sedangkan asas yang berkaitan

dengan masalah manajemen, kebijakan harga, pemberian kredit, menentukan metode

dan standar dari prosedur-prosedur operasi adalah asas fungsional, yang bisa berbeda

pada beberapa jenis koperasi.

ICA sebagai organisasi puncak perkoperasian sedunia memandang perlu untuk

membuat rumusan umum tentang prinsip-prinsip koperasi yang diharapkan dapat

diterapkan oleh koperasi-koperasi sedunia. Untuk itu, telah dibentuk komisi khusus

guna mengkaji prinsip-prinsip koperasi yang telah dirintis oleh para pionir koperasi

Rochdale. Komisi tersebut telah bekerja pada tahun 1930-1934.

Pada Kongres ICA tahun 1934 di London, komisi khusus yang dibentuk tahun

1934 tersebut menyimpulkan bahwa dari 8 asas Rochdale tersebut, 7 (tujuh) buah di

antaranya dianggap sebagai asas pokok atau esensial, (E.D. Damanik, 1980), yaitu:

a. Keanggotaan bersifat sukarela;

b. Pengurusan dikelola secara demokratis;

c. Pembagian SHU sesuai partisipasi masing-masing anggota dalam usaha

koperasi;

d. Bunga yang terbatas atas modal;

e. Netral dalam lapangan politik dan agama;

f. Tata niaga dijalankan secara tunai;

g. Menyelenggarakan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas dan

karyawan koperasi.

Asas ke delapan, yaitu dilarang menjual barang yang tidak murni atau

dipalsukan, dihapus (Drs.Hendrojogi, Msc, 1997).

Ternyata dalam perkembangannya, tidak semua negara sepakat dengan

rumusan yang dihasilkan oleh komisi khusus tahun 1934, terutama sekali terhadap 3

(tiga) butir rumusan yaitu tentang netral di bidang poitik dan agama, tata niaga

dijalankan secara tunai dan mengadakan pendidikan bagi anggota, pengurus,

pengawas dan staf. Banyak negara yang berbeda pandangan mengenai hal tersebut.

Maka, pada Kongres ICA di Paris tahun 1937, ditetapkan bahwa dari 7 (tujuh)

prinsip koperasi Rochdale yang diakui pada Kongres ICA di London tahun 1934, 4

(empat) yang pertama, telah ditetapkan sebagai prinsip-prinsip ICA sendiri, yaitu:

a. Keanggotaan bersifat sukarela;

b. Pengendalian secara demokratis;

c. Pembagian SHU sebanding dengan partisipasi anggota;

d. Pembatasan bunga atas modal.

Kemudian dalam Kongres ICA di Praha tahun 1948, ICA menetapkan dalam

Anggaran Dasarnya, bahwa suatu Koperasi di suatu husus yang negara dapat menjadi

anggota lembaga terse but hila Koperasi di negara tersebut mempunyai prinsip-prinsip

sebagai berikut :

a. Keanggotaan bersifat sukarela;

b. Pengendalian secara demokratis;

c. Pembagian SHU sebanding dengan partisipasi anggota;

d. Pembatasan bunga atas modal.

Sementara tiga lainnya, yaitu:

a. Tata niaga dilaksanakan secara tunai;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan

c. Netral di bidang politik dan agama menjadi hal yang tidak diwajibkan.

Keadaan menjadi berkembang lagi tatkala Kongres ICA tahun 1966, di Wina

yang memutuskan 6 (enam) prinsip koperasi, yaitu:

a. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (Voluntary and open membership);

b. Pengelolaan yang demokratis (Democratic Administration);

c. Pembatasan bunga atas modal (Limited interest on capital);

d. Pembagian SHU kepada anggota sesuai partisipasi usahanya cara tunai

(Distribution of surplus, in proportion to their purchase);

e. Penyelenggaraan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas dan staf

(Providing for members, board members and staf education);

f. Kerja sama antar koperasi (Cooperation among the cooperatives).

Terakhir, adalah penyempumaan yang dilakukan melalui Kongres ICA tahun

1995 di Manchester, Inggris tahun 1995, yang berhasil merumuskan pernyataan

tentang jati diri koperasi (Identity Cooperative ICA Statement/ICIS), yang butir-butirnya

adalah sebagai berikut:

a. Keanggotaan sukarela dan terbuka;

b. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis;

c. Partisipasi Ekonomi Anggota;

d. Otonomi dan Kebebasan;

e. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi;

f. Kerja sama di antara Koperasi-Koperasi;

g. Kepedulian Terhadap Komunitas.

F. Landasan Koperasi Indonesia

Di samping melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang

berlaku secara universal, keberadaan koperasi Indonesia adalah juga berdasarkan

landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

G. Fungsi dan Peran Koperasi

1. Fungsi Koperasi antara lain adalah:

a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya;

b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat;

c. Mangembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota;

d. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan

kegiatan koperasi;

e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam

bidang ekonomi secara optimal.

2. Peran Koperasi antara lain adalah sebagai:

a. Wadah peningkatan tarat hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota

koperasi dan masyarakat di lingkungannya;

b. Bagian integral dari sistem ekonomi nasional;

c. Pelaku stategis dalam sistem ekonomi rakyat;

d. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

H. Beberapa Aliran Koperasi

Beberapa pakar koperasi menengarai adanya beberapa aliran dalam koperasi,

seperti;

1. AIiran Socialist school, yang berkeinginan untuk menjadikan koperasl sebagai

batu loncatan untuk mencapai sosialisme.

2. AIiran Commonwealth School, yang menginginkan agar koperasi dapat

menguasai kehidupan ekonomi, dan ini umumnya terjadi di Inggris dan negaranegara

persemakmuran.

3. Aliran Competitive Yardstict School, yang menginginkan agar tumbuhnya

koperasi dapat berperan sebagai penghilang dampak negatif yang diakibatkan

oleh sistem kapitalisme. AIiran ini banyak dianut di Swedia, dan merupakan

bagian dari apa yang disebut sebagai Institutional Economic Balance Theory.

4. AIiran Pendidikan, yang menginginkan hendaknya koperasi berperanan untuk

meningkatkan pendidikan demi tecapainya tujuan peningkatan ekonomi.

5. AIiran Nimes, yang menghendaki agar keberhasilan koperasi dapat memperbaiki

perekonomian semua golongan.

Dalam menyikapi adanya beberapa aliran koperasi tersebut, Koperasi Indonesia,

tampaknya lebih bersikap moderat, yaitu menyaring semua nilai-nilai yang baik dari

masing-masing aliran tersebut, kemudian diaplikasikan sesuai dengan situasi dan

kondisi spesifik masyarakat Indonesia.

Dalam kenyataannya, memang tidak ada aliran yang dianut secara murni oleh

sesuatu negara.

I. Beberapa Hal Pokok Yang Membedakan Koperasi Dengan Badan Usaha Non

Koperasi

Ada beberapa hal pokok yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain

yang non koperasi. Hal tersebut antara lain adalah:

1. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal sebagaimana

perusahaan non koperasi.

2. Kalau di dalam suatu badan usaha lain yang non koperasi, suara ditentukan oleh

besarnya jumlah saham atau modal yang dimiliki oleh pemegang saham, dalam

koperasi setiap anggota memiliki jumlah suara yang sama, yaitu satu orang

mempunyai satu suara dan tidak bisa diwakilkan (one man one vote, by proxy).

3. Pada koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan (owner-user), oleh

karena itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi harus sesuai dan

berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan ekonomi anggota. Hal yang

demikian itu berbeda dengan badan usaha yang non koperasi. Pemegang

saham tidak harus menjadi pelanggan. Badan usahanyapun tidak perlu harus

memberikan atau melayani kepentingan ekonomi pemegang saham.

4. Tujuan badan usaha non koperasi pada umumnya adalah mengejar laba yang

setinggi-tingginya. Sedangkan koperasi adalah memberikan manfaat pelayanan

ekonomi yang sebaik-baiknya (benefit) bagi anggota.

5. Anggota koperasi memperoleh bagian dari sisa basil usaha sebanding dengan

besarnya transaksi usaha masing-masing anggota kepada koperasinya,

sedangkan pada badan usaha non koperasi, pemegang saham memperoleh

bagian keuntungan sebanding dengan saham yang dimilikinya.

http://www.smecda.com/Files/infosmecda/misc/Koperasi_Iskandar.pdf